Hukum Pidana Adalah: Fungsi dan Contohnya

Pernah dengar istilah hukum pidana waktu nonton berita atau belajar di sekolah? Cabang hukum ini membahas segala perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan sanksinya, dengan tujuan menjaga ketertiban masyarakat.

Nah, di artikel ini, kita bakal kupas tuntas apa itu hukum pidana, fungsi, contoh kasus, sampai prospek kuliah di bidang hukum pidana bagi kamu yang tertarik mendalaminya. Yuk, simak sampai selesai!

Key Takeaways

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang demi kepentingan umum dan menetapkan sanksi bagi pelakunya untuk menjaga ketertiban masyarakat.
Hukum pidana berbeda dengan hukum perdata karena hukum pidana mengatur tindak yang merugikan masyarakat, sedangkan hukum perdata mengatur hubungan antar individu atau badan hukum.
Kalau tertarik mendalami bidang hukum pidana, kamu bisa memilih jurusan Hukum dengan konsentrasi pidana di perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, atau program khusus seperti Hukum Pidana Islam.

Apa yang Dimaksud dengan Hukum Pidana?

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran, serta menentukan sanksi bagi pelakunya. Aturan ini dibuat untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan.

Secara sederhana, hukum pidana mengatur apa saja yang tidak boleh dilakukan demi kepentingan bersama. Jika larangan tersebut dilanggar, pelaku dapat dikenakan hukuman atau pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Apa Saja Sumber Hukum Pidana?

Sumber hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Berikut ini adalah penjelasan lebih lengkap mengenai masing-masing sumber hukum pidana:

Sumber Hukum Pidana Tertulis

UUD 1945: Dasar hukum tertinggi yang mengatur prinsip-prinsip umum hukum pidana dan perlindungan hak warga negara.
KUHP dan KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana, pelaku, dan sanksi, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur proses penegakan hukum dari penyelidikan sampai putusan pengadilan.
Undang-Undang Khusus dan Peraturan Lain: Mengatur tindak pidana tertentu seperti narkotika, korupsi, perlindungan anak, serta peraturan pemerintah, presiden, dan daerah yang melengkapi ketentuan undang-undang.

Sumber Hukum Pidana Tidak Tertulis

Yurisprudensi: Putusan pengadilan yang sudah tetap dapat dijadikan acuan untuk menangani kasus serupa di masa depan.
Hukum Adat: Aturan yang hidup di masyarakat tertentu yang bisa menjadi sumber hukum pidana jika tidak bertentangan dengan undang-undang.

Apa Fungsi dari Hukum Pidana?

Setelah mengetahui sumber hukumnya, penting juga untuk memahami apa saja peran atau fungsi hukum pidana dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, ini dia beberapa fungsi hukum pidana yang perlu kamu tahu:

Preventif (Pencegahan): Hukum pidana mencegah kejahatan dengan memberikan ancaman hukuman agar masyarakat sadar untuk tidak melakukan tindakan kriminal.
Represif (Penanggulangan dan Pembalasan): Hukum pidana memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana untuk memberi efek jera dan mendidik mereka agar bisa diterima kembali dalam masyarakat.
Perlindungan Masyarakat: Hukum pidana melindungi masyarakat dari kejahatan dengan menyediakan kerangka hukum untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili pelaku.
Pemulihan Ketertiban Umum: Hukuman yang dijatuhkan membantu memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat setelah terjadi tindak pidana.
Kontrol Sosial: Hukum pidana menetapkan norma yang harus diikuti, sehingga pelanggaran akan dikenai sanksi dan masyarakat terdorong untuk patuh pada aturan.
Subsidiaritas: Hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir setelah langkah-langkah lain seperti pendidikan atau penyuluhan dianggap tidak efektif.

Apa Saja Unsur-Unsur Hukum Pidana?

Hukum Pidana

Sumber: Pexels

Dalam hukum pidana, setiap tindak pidana memiliki unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Berikut ini adalah unsur-unsur hukum pidana secara garis besar:

Unsur Objektif – Perbuatan: Tindakan nyata pelaku, aktif atau pasif, yang menjadi dasar tindak pidana.
Unsur Objektif – Melawan Hukum: Perbuatan bertentangan dengan hukum yang berlaku, tertulis maupun tidak tertulis.
Unsur Objektif – Akibat: Beberapa tindak pidana mensyaratkan akibat tertentu dari perbuatan pelaku.
Unsur Subjektif – Kesengajaan atau Kealpaan: Sikap batin pelaku saat melakukan tindak pidana, sengaja (dolus) atau lalai (culpa).
Unsur Subjektif – Motif dan Pertanggungjawaban: Alasan pelaku bertindak dan kemampuan untuk memahami serta mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Apa Saja Contoh Kasus Hukum Pidana di Indonesia?

Contoh kasus hukum pidana di Indonesia sangat beragam, mulai dari tindak pidana ringan hingga berat yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Berikut ini beberapa contoh kasus hukum pidana yang terjadi di Indonesia:

Pembunuhan: Tindakan menghilangkan nyawa orang lain, disengaja atau tidak.
Penganiayaan: Perbuatan melukai atau menyakiti orang lain secara fisik.
Pemerkosaan: Persetubuhan tanpa persetujuan korban.
Pencurian: Mengambil barang milik orang lain tanpa izin.
Penipuan: Memperdaya orang lain untuk keuntungan pribadi.
Penggelapan: Menguasai barang orang lain yang seharusnya dikembalikan.
Korupsi: Penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
Pelanggaran Lalu Lintas: Melanggar aturan jalan seperti menerobos lampu merah.

Apa Saja Jenis Sanksi Pidana?

Dalam hukum pidana Indonesia, setiap pelanggaran bisa dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku. Berikut ini adalah 2 jenis sanksi pidana yang utama:

Pidana Pokok: Hukuman utama yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana tutupan, sesuai tingkat kesalahan dan jenis tindak pidana.
Pidana Tambahan: Hukuman tambahan yang melengkapi pidana pokok, misalnya pencabutan hak tertentu, perampasan barang hasil tindak pidana, atau pengumuman putusan hakim.

Apa Bedanya Hukum Pidana dan Perdata?

Hukum pidana dan hukum perdata adalah dua cabang hukum yang berbeda. Hukum pidana mengatur tindakan yang melanggar kepentingan umum dan membahayakan masyarakat, dengan sanksi yang bertujuan memberikan efek jera dan melindungi ketertiban.

Sementara itu, hukum perdata mengatur hubungan antara individu atau badan hukum, termasuk hak dan kewajiban mereka, serta cara menyelesaikan sengketa yang terjadi antar pihak. Perbedaannya terletak pada objek pengaturan dan tujuan pemberian sanksinya.

Apakah Ada Jurusan Kuliah Hukum Pidana?

Ada, hukum pidana biasanya ditawarkan sebagai salah satu konsentrasi atau bidang studi dalam jurusan Hukum. Di sini, mahasiswa akan mempelajari tindak pidana, proses peradilan, serta peraturan dan sanksi yang berlaku.

Beberapa kampus bahkan menyediakan program khusus seperti Hukum Pidana Islam bagi yang ingin mendalami hukum pidana dalam konteks syariah. Dengan memilih konsentrasi ini, mahasiswa bisa fokus pada aspek pidana sesuai minat dan karier yang diinginkan.

Jurusan Hukum Pidana Jadi Apa?

Kalau kamu tertarik mengambil jurusan Hukum Pidana, peluang karier yang bisa kamu raih cukup beragam, baik di sektor publik maupun swasta. Ini dia beberapa pilihan profesi yang bisa digeluti oleh lulusan hukum pidana:

Hakim: Memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana di pengadilan.
Jaksa: Menjadi penuntut umum yang mewakili negara dalam proses hukum pidana.
Advokat/Pengacara: Memberikan bantuan hukum dan membela klien dalam kasus pidana.
Notaris: Membuat akta dan dokumen hukum yang sah secara resmi.
Konsultan Hukum: Memberikan nasihat hukum kepada individu atau perusahaan terkait tindak pidana dan regulasi.
Staf Legal Perusahaan: Menangani urusan hukum dan kontrak perusahaan, termasuk aspek pidana jika relevan.
Dosen atau Peneliti Hukum: Mengajar atau melakukan penelitian di bidang hukum pidana untuk pengembangan ilmu hukum.
Kriminolog: Mempelajari perilaku kriminal dan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi tindak pidana.

FAQ

1. Asas hukum pidana apa saja?

Asas hukum pidana adalah prinsip dasar yang jadi panduan penerapan hukum pidana. Beberapa asas penting di antaranya asas legalitas, asas teritorial, asas nasional aktif, asas nasional pasif, dan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

2. Hukum pidana apakah termasuk hukum tertulis?

Hukum pidana termasuk hukum tertulis yang diatur dalam KUHP dan undang-undang pidana khusus lainnya. Walaupun ada hukum pidana adat yang tidak tertulis, penerapannya tetap mengacu pada peraturan resmi.

3. Studi hukum pidana mempelajari apa saja?

Studi hukum pidana mempelajari hal-hal terkait tindak pidana, seperti peraturan hukum, proses peradilan, dan sanksi pidana. Selain itu, materi ini juga mencakup pertanggungjawaban pidana, jenis-jenis pidana, serta upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Saatnya Kuliah di Jurusan Impianmu, Hanya di Universitas Cakrawala!

Itu dia pembahasan lengkap tentang hukum pidana, fungsi, unsur, jenis sanksi, sampai prospek jurusan dan karier yang bisa kamu geluti setelah lulus.

Yang jelas, kalau kamu ingin mendalami bidang ini, pastikan kamu kuliah di kampus dengan kualitas pendidikan unggul dan lingkungan belajar yang mendukung. Nah, Universitas Cakrawala bisa jadi pilihan yang tepat.

Di sini, kamu bisa belajar dengan kurikulum berbasis industri yang diajarkan langsung oleh dosen praktisi berpengalaman di bidangnya.

Ada juga Program 1 Tahun Fokus, di mana kamu bisa kuliah 3 tahun dan di 1 tahun terakhir bisa langsung terjun ke industri lewat magang atau proyek nyata untuk membangun portofolio.

Soal peluang kerja, Universitas Cakrawala juga punya Program Penyaluran Kerja ke 840+ perusahaan mitra, termasuk lembaga hukum dan sektor terkait, yang siap membantumu memulai karier. Menarik banget, kan?

Jadi, tunggu apa lagi? Mulai perjalanan kuliahmu sekarang di Universitas Cakrawala — kampus favorit dengan biaya terjangkau, kurikulum industri, dan peluang kerja luas. Yuk, langsung daftar atau konsultasi gratis di sini untuk cari tahu fasilitasnya!