Buat kamu yang tertarik dengan bidang hukum, pasti sudah familiar dengan istilah hukum perdata. Meski terdengar umum, hukum perdata punya peran penting dalam kehidupan sehari-hari lho, mulai dari perjanjian, kepemilikan, hingga sengketa antarwarga.
Nah, di artikel ini kita akan membahas apa itu hukum perdata, ruang lingkupnya, tujuan, perbedaan dengan hukum pidana, contoh kasus, sumber hukumnya, sekaligus peluang kuliah dan karier bagi yang tertarik mendalami bidang ini. Yuk, simak sampai selesai!
Key Takeaways
- Hukum perdata adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pribadi dan ekonomi.
- Hukum pidana dan hukum perdata berbeda karena hukum pidana melindungi kepentingan umum dan memberikan sanksi pada pelaku kejahatan, sedangkan hukum perdata fokus pada kepentingan individu dan penyelesaian sengketa antar pihak.
- Kalau tertarik mendalami spesialisasi hukum perdata, kamu bisa kuliah di jurusan Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Perdata di berbagai universitas di Indonesia.
Apa yang Dimaksud dengan Hukum Perdata?
Hukum perdata adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Aturan ini fokus pada kepentingan pribadi dan ekonomi, termasuk hal-hal seperti perjanjian, kepemilikan properti, warisan, dan keluarga.
Secara sederhana, hukum perdata membantu memastikan hak dan kewajiban setiap pihak dihormati dalam interaksi sehari-hari. Dengan begitu, setiap tindakan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi bisa berjalan adil dan tertib sesuai aturan hukum.
Apa Saja Ruang Lingkup Hukum Perdata?
Pada dasarnya, hukum perdata tidak hanya mengatur hak dan kewajiban, tapi juga mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi interaksi antar individu dan badan hukum sehari-hari. Berikut beberapa bidang utama dalam ruang lingkup hukum perdata:
- Hukum Orang: Mengatur tentang subjek hukum, baik individu maupun badan hukum, termasuk status personal, kewarganegaraan, dan kapasitas melakukan tindakan hukum.
- Hukum Keluarga: Mengatur hubungan dalam keluarga, seperti perkawinan, perceraian, hak asuh anak, dan kewarisan antar anggota keluarga.
- Hukum Benda/Harta Kekayaan: Mengatur kepemilikan dan penguasaan benda, termasuk hak atas properti, hak pakai, dan hak kekayaan intelektual.
- Hukum Perjanjian: Mengatur perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih, termasuk syarat sah, hak dan kewajiban, serta akibat hukum dari pelanggaran.
- Hukum Waris: Mengatur peralihan harta seseorang setelah meninggal kepada ahli waris dan prosedur pembagian warisan.
- Hukum Acara Perdata: Mengatur tata cara penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, mulai dari gugatan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan.
- Hukum Perdata Internasional: Mengatur hubungan hukum perdata yang melibatkan unsur asing, menentukan hukum yang berlaku dan pengadilan yang berwenang.
Apa Tujuan dari Hukum Perdata?
Tujuan hukum perdata adalah mengatur hubungan antara individu dan badan hukum dalam masyarakat, melindungi kepentingan pribadi serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum. Untuk lebih jelasnya, ini dia beberapa tujuan utama dari hukum perdata:
- Melindungi hak pribadi: Memberikan aturan supaya hak setiap orang, seperti kepemilikan atau perjanjian, tetap terlindungi.
- Menyelesaikan konflik: Membantu menyelesaikan perselisihan antara orang atau badan hukum dengan cara yang diatur hukum.
- Menciptakan ketertiban dan kepastian: Aturan yang jelas membuat interaksi antarwarga lebih tertib dan adil.
- Menjamin keadilan: Proses hukum memastikan semua pihak yang bersengketa mendapatkan perlakuan yang adil.
- Mendukung kegiatan ekonomi: Mengatur transaksi sehari-hari, seperti jual beli dan sewa, agar berjalan lancar.
- Melindungi konsumen: Memberikan perlindungan supaya konsumen tidak dirugikan dalam transaksi.
Baca Juga: Jurusan Ilmu Hukum: Info Kuliah dan Prospek Kerjanya
Apa Beda Hukum Pidana dan Perdata?
Hukum pidana dan hukum perdata adalah dua cabang hukum yang memiliki tujuan dan cara penerapan berbeda. Berikut perbedaan utama antara hukum pidana dan hukum perdata yang perlu kamu ketahui:
Apa Saja Contoh Kasus dari Hukum Perdata?
Sumber: Freepik
Kasus hukum perdata biasanya mencakup berbagai sengketa yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antar individu atau badan hukum. Berikut ini beberapa contoh kasus hukum perdata yang umum terjadi di Indonesia:
- Sengketa Jual Beli: Perselisihan antara penjual dan pembeli terkait perjanjian, misalnya barang tidak diserahkan atau pembayaran tidak dilakukan sesuai kesepakatan.
- Sengketa Warisan: Perselisihan mengenai pembagian harta warisan, misalnya ahli waris merasa tidak mendapatkan bagian yang seharusnya.
- Sengketa Kepemilikan Tanah: Perselisihan antara dua pihak yang mengklaim hak atas tanah yang sama.
- Perceraian dan Hak Asuh Anak: Sengketa terkait pembagian harta gono-gini dan penentuan hak asuh anak setelah perceraian.
- Pelanggaran Perjanjian: Kasus di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai kontrak atau perjanjian.
- Hutang Piutang: Perselisihan terkait pinjaman uang, misalnya pihak peminjam tidak membayar sesuai waktu yang disepakati.
- Perjanjian Sewa Menyewa: Perselisihan dalam perjanjian sewa, seperti penyewa tidak membayar sewa atau merusak properti.
- Perjanjian Gadai: Perselisihan akibat barang yang digadaikan hilang atau rusak.
- Pencemaran Nama Baik: Kasus ketika seseorang menyebarkan informasi yang merugikan nama baik orang lain.
- Pelanggaran Hak Paten: Penggunaan hak paten orang lain tanpa izin, misalnya memakai teknologi yang sudah dipatenkan.
Apa Saja Sumber Hukum Perdata di Indonesia?
Sumber hukum perdata di Indonesia terdiri dari berbagai peraturan, yurisprudensi, serta kebiasaan dan adat istiadat yang mengatur hubungan antar individu atau badan hukum. Berikut ini beberapa sumber hukum perdata yang penting untuk diketahui:
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer): Sumber utama hukum perdata yang mengatur orang, benda, perikatan, serta pembuktian dan kadaluarsa.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD): Mengatur berbagai aspek kegiatan perdagangan dan pelayaran di Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria: Mengatur hak atas tanah dan mencabut sebagian ketentuan Buku II KUHPer terkait tanah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Mengatur syarat, hak, kewajiban suami istri, dan perceraian.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: Mengatur jaminan atas benda bergerak.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA): Menetapkan pedoman dan prosedur pelaksanaan peradilan, termasuk hukum acara perdata.
- Peraturan Pemerintah (PP): Mengatur penyelenggaraan kehakiman dan prosedur hukum acara perdata lebih lanjut.
Kuliah Jurusan Hukum Perdata Ada Dimana Saja?
Kalau kamu tertarik mendalami hukum perdata, jurusan ini juga sudah tersedia di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Berikut ini beberapa universitas yang memiliki fakultas hukum dengan spesialisasi hukum perdata:
- Universitas Gadjah Mada (UGM)
- Universitas Indonesia (UI)
- Universitas Airlangga (Unair)
- Universitas Brawijaya (UB)
- Universitas Diponegoro (Undip)
- Universitas Padjadjaran (Unpad)
- Universitas Sumatera Utara (USU)
- Universitas Trisakti
- Universitas Katolik Parahyangan
- Universitas Islam Indonesia (UII)
Baca Juga: Jurusan Hukum Belajar Apa Saja? Ini Daftar Mata Kuliahnya
FAQ
1. Apa pelanggaran hukum perdata bisa dipenjara?
Tidak, pelanggaran hukum perdata biasanya tidak berujung penjara karena fokusnya pada sengketa antar individu atau badan hukum. Sanksinya berupa ganti rugi, pemenuhan perjanjian, atau pengembalian hak milik.
2. Apakah kasus pencemaran nama baik termasuk hukum perdata?
Ya, kasus pencemaran nama baik bisa masuk hukum perdata melalui gugatan ganti rugi. Korban dapat menuntut kompensasi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, meski kasus ini juga bisa diproses menurut hukum pidana (KUHP).
3. Apakah ada jurusan yang mempelajari hukum perdata?
Ya, jurusan Ilmu Hukum umumnya menawarkan peminatan atau konsentrasi Hukum Perdata. Mahasiswa akan mempelajari hak dan kewajiban, perjanjian, properti, keluarga, warisan, serta hubungan hukum antar individu dan badan hukum.
Saatnya Kuliah di Jurusan Impianmu, Hanya di Universitas Cakrawala!
Jadi, itulah pembahasan lengkap tentang hukum perdata, ruang lingkupnya, sampai peluang jurusan dan kampus yang bisa kamu pertimbangkan jika ingin mendalami spesialisasi di bidang hukum ini.
Yang jelas, kalau kamu ingin mendalami hukum, pilihlah perguruan tinggi yang memiliki kualitas pendidikan unggul dan fasilitas belajar lengkap. Nah, Universitas Cakrawala bisa jadi salah satu pilihannya.
Di sini, kamu bisa belajar dengan kurikulum berbasis industri yang diajarkan langsung oleh para dosen praktisi berpengalaman di bidangnya.
Ada juga Program 1 Tahun Fokus, di mana kamu bisa kuliah 3 tahun dan di 1 tahun terakhir bisa langsung terjun ke industri melalui magang atau proyek nyata untuk membangun portofolio.
Soal peluang kerja, Universitas Cakrawala punya Program Penyaluran Kerja ke 840+ perusahaan mitra yang siap membantumu memulai karier, termasuk di bidang hukum maupun sektor terkait. Menarik banget, kan?
Jadi, tunggu apa lagi? Mulai perjalanan kuliahmu sekarang di Universitas Cakrawala — kampus favorit dengan biaya terjangkau, kurikulum industri, dan peluang kerja luas. Yuk, langsung daftar atau konsultasi gratis di sini untuk cari tahu fasilitasnya!
