Hukum Internasional: Pengertian, Prinsip, Sejarah & Contoh

Hukum internasional adalah seperangkat aturan yang mengatur interaksi antarnegara, organisasi internasional, dan individu lintas batas negara. Aturan ini membantu menciptakan ketertiban dan keadilan dalam dunia yang semakin terhubung.

Di era globalisasi, pemahaman tentang hukum ini semakin penting, baik untuk mahasiswa hukum, diplomat, hingga siapa pun yang tertarik pada dinamika global.

Nah, di artikel ini kamu akan menemukan penjelasan mulai dari definsi, prinsip, hingga contoh kasus dan prospek karier di bidangnya. Yuk, lanjut baca sampai akhir!

Informasi Kunci

• Hukum internasional mengatur interaksi global, mencakup hubungan antarnegara, organisasi internasional, dan individu, untuk menjaga perdamaian, keadilan, dan keteraturan dunia.
• Prinsip dan sumber hukum menjadi landasan negara, seperti kedaulatan, kesetaraan, larangan kekerasan, perjanjian, kebiasaan, putusan pengadilan, dan pendapat ahli, yang memastikan kepatuhan hukum internasional.
• Karier internasional terbuka luas, termasuk diplomat, penasihat hukum internasional, staf organisasi global, advokat perdagangan lintas negara, dan akademisi, yang dapat dijalani dengan pemahaman hukum internasional.

Apa Itu Hukum Internasional?

Hukum internasional terdiri dari aturan dan prinsip yang mengatur interaksi antarnegara serta pemeran global lain seperti organisasi internasional dan individu. Aturan ini berdasar pada kesepakatan melalui perjanjian atau praktik bersama antarnegara.

Aturan ini berfungsi sebagai panduan untuk menjaga perdamaian, keadilan, dan keteraturan dalam interaksi internasional. Selain itu, hukum internasional membantu mengatur berbagai isu global seperti sengketa wilayah, perdagangan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Secara umum, hukum internasional dibagi menjadi dua cabang utama, yakni:

• Hukum Publik Internasional – Mengatur hubungan resmi antarnegara, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya, termasuk perjanjian damai, diplomasi, dan penyelesaian sengketa antarnegara.
• Hukum Privat Internasional – Mengatur hubungan hukum yang melibatkan pihak-pihak dari negara berbeda pada ranah individu atau perusahaan, seperti kontrak internasional, perkawinan beda kewarganegaraan, dan hak waris lintas negara.

Bagaimana Sejarah Perkembangan Hukum Internasional?

Akar hukum internasional sudah ada sejak era Romawi melalui konsep ius gentium, yang mengatur hubungan antarbangsa di luar yurisdiksi satu negara. 

Konsep ini kemudian berkembang pesat pada abad ke-17 saat Hugo Grotius menulis De Jure Belli ac Pacis (1625), yang dianggap sebagai fondasi hukum internasional modern. 

Grotius memperkenalkan gagasan penting seperti kedaulatan negara dan hak asasi manusia berdasarkan hukum alam (natural law). Prinsip ini menegaskan bahwa negara punya kebebasan penuh dalam urusan internalnya, tapi tetap terikat norma moral dalam hubungan antarnegara.

Perubahan besar terjadi lewat Perjanjian Westphalia pada 1648 yang menegaskan kedaulatan negara. Memasuki abad ke-20, terbentuklah Liga Bangsa-Bangsa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai institusi utama dalam menjaga perdamaian dan mengatur hukum internasional.

Apa Saja Prinsip Utama Hukum Internasional?

Hukum internasional berdiri di atas fondasi prinsip-prinsip utama yang menjadi panduan perilaku negara di panggung global. Prinsip ini menjaga agar hubungan antarnegara tetap adil, damai, dan seimbang meski memiliki kepentingan berbeda.

Tanpa pedoman yang jelas, potensi gesekan bisa berubah menjadi konflik terbuka. Karena itu, memahami prinsip ini penting, bukan hanya bagi diplomat atau akademisi, tapi juga masyarakat umum yang ingin memahami dinamika global.

Berikut adalah prinsip dasar yang menjadi landasan operasional hukum internasional:

• Asas Konsensus – Negara hanya terikat oleh perjanjian internasional yang disetujui secara sukarela, sesuai Pasal 11 Konvensi Wina 1969.
• Asas Timbal Balik – Negara dapat memperlakukan negara lain sama seperti perlakuan yang diterimanya, prinsip resiprositas diatur dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1961.
• Asas Kesetaraan Negara – Semua negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum internasional, tercermin dalam Pasal 2 ayat 1 Piagam PBB.
• Asas Finalitas Putusan dan Penyelesaian – Putusan arbitrase atau penyelesaian sengketa internasional bersifat final dan mengikat bagi pihak-pihak terkait.
• Asas Iktikad Baik – Negara wajib melaksanakan perjanjian internasional dengan itikad baik untuk mencegah sengketa, tercantum Pasal 26 Konvensi Wina 1969.
• Prinsip Yurisdiksi Domestik – Negara berhak mengatur urusan dalam negerinya sendiri tanpa campur tangan negara lain, sesuai Pasal 2 ayat 7 Piagam PBB.
• Asas Kebebasan Laut Lepas – Negara berhak menggunakan laut lepas secara bebas, termasuk navigasi, penerbangan, dan penelitian ilmiah, diatur UNCLOS 1982.
• Asas Kewajiban Bekerja Sama – Negara berkewajiban bekerja sama dalam berbagai bidang internasional untuk menjaga perdamaian dan keamanan.
• Prinsip Warisan Bersama Umat Manusia – Sumber daya di dasar laut internasional atau ruang angkasa dikelola untuk kepentingan semua negara.
• Prinsip Kesetaraan dan Non Diskriminasi HAM – Semua manusia setara dalam hak dan martabat, tanpa pembedaan politik, status, atau yurisdiksi.
• Exhaustion of Local Remedies – Penyelesaian sengketa di tingkat nasional harus ditempuh sebelum diajukan ke pengadilan internasional.
• Non Appropriation dan Freedom Exploitation – Ruang angkasa dan benda langit milik bersama umat manusia dan bebas dieksploitasi untuk tujuan damai.

Baca Juga: Jurusan Hukum Apa Saja? Ini 12 Peminatannya

Apa Saja Sumber Hukum Internasional?

Hukum internasional tidak bisa berjalan tanpa landasan yang sah. Sumber hukum ini menjadi acuan ketika negara berinteraksi, bernegosiasi, atau menyelesaikan perselisihan.

Sumber-sumber berikut telah diakui secara resmi sebagai pijakan utama penerapan hukum internasional:

• Perjanjian Internasional (Treaties) – Dokumen formal seperti Piagam PBB dan Konvensi Wina yang mengikat pihak penandatangan.
• Kebiasaan Internasional – Praktik umum yang diikuti negara secara konsisten dan diakui sebagai aturan hukum.
• Prinsip Umum Hukum – Nilai hukum yang diakui secara luas oleh sistem hukum nasional berbagai negara.
• Putusan Pengadilan Internasional – Putusan ICJ, ICC, atau PCA yang menjadi preseden hukum.
• Pendapat Para Ahli – Karya akademis yang membantu interpretasi dan penerapan aturan hukum.

Apa Lembaga Penting dalam Hukum Internasional?

Sumber: Freepik

Pelaksanaan hukum internasional memerlukan institusi yang berfungsi sebagai pengatur, pengawas, dan penegak aturan. Lembaga ini memfasilitasi kerja sama, memutus sengketa, dan memastikan kepatuhan negara.

Berikut adalah lembaga utama yang punya peran sentral dalam sistem hukum internasional:

• PBB – Pusat diplomasi global dan payung besar bagi berbagai instrumen hukum internasional (SpringerLink).
• ICJ (International Court of Justice) – Pengadilan utama PBB yang menangani sengketa antarnegara (JSTOR, SpringerLink).
• ICC (International Criminal Court) – Mengadili kejahatan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
• WTO – Menyelesaikan sengketa dalam perdagangan internasional.
• Interpol – Mengkoordinasikan penegakan hukum lintas negara.

Apa Contoh Kasus Penerapan Hukum Internasional?

Hukum internasional menjadi nyata ketika diterapkan pada kasus nyata di tingkat global. Dengan melihat contoh konkret, kita bisa memahami bagaimana aturan teoretis memengaruhi keputusan negara dan lembaga internasional.

Beberapa contoh berikut menunjukkan bagaimana hukum internasional ditegakkan dan dipatuhi:

• Laut China Selatan – Arbitrase PCA 2016 menyatakan klaim “nine-dash line” tidak berdasar dan menekankan kedaulatan maritim negara lain.
• Genosida Rwanda – ICC mengadili pelaku genosida 1994, menegaskan pertanggungjawaban individu di bawah hukum internasional.
• Perjanjian Paris & Polusi Laut – ITLOS menilai gas rumah kaca termasuk polusi laut yang harus dikurangi secara global.
• Sanksi terhadap Iran – Sanksi internasional digunakan untuk menekan kepatuhan negara terhadap resolusi PBB.
• Perlindungan Nelayan Lintas Batas – Sengketa diselesaikan melalui arbitrase kawasan untuk menjamin hak-hak nelayan.

Apa Tantangan Penerapan Hukum Internasional?

Meskipun penting, hukum internasional menghadapi berbagai hambatan yang mempersulit penerapannya. Faktor politik, kepatuhan negara, dan perbedaan sistem hukum seringkali menjadi kendala utama.

Tantangan utama yang dihadapi hukum internasional antara lain:

• Kepentingan Politik Negara – Negara kadang mengedepankan kepentingan nasional dibanding aturan global.
• Penegakan Lemah – Tanpa otoritas global, penerapan sanksi tergantung kesediaan negara.
• Keterbatasan Yurisdiksi – Hukum internasional hanya berlaku jika negara mengakui lembaga terkait.
• Perbedaan Sistem Hukum Nasional – Menyulitkan harmonisasi aturan antarnegara.
• Isu Kedaulatan – Negara cenderung mempertahankan kebebasannya dan kadang menolak intervensi.

Apa Contoh Peran Indonesia dalam Hukum Internasional?

Indonesia berperan aktif dalam membentuk dan menegakkan hukum internasional. Selain menjadi peserta, negara ini juga ikut memediasi konflik regional dan terlibat dalam forum global.

Beberapa peran nyata Indonesia antara lain:

• Anggota Aktif PBB & Dewan HAM – Membawa isu perdamaian dan HAM ke forum global.
• Mediasi Regional – Fasilitasi penyelesaian konflik di ASEAN.
• Misi Perdamaian PBB – Kontingen Garuda berpartisipasi di wilayah konflik.
• Advokasi UNCLOS – Menegaskan kedaulatan laut dan hukum laut.
• Diplomasi Lingkungan – Aktif dalam negosiasi Paris Agreement dan aksi perubahan iklim.

Apa Prospek Kerja di Bidang Hukum Internasional?

Memahami hukum internasional membuka banyak peluang karier strategis di tingkat global. Profesi ini memungkinkan kamu berperan dalam diplomasi, penegakan hukum, dan riset internasional.

Beberapa jalur karier yang bisa ditempuh:

• Diplomat – Wakili negara di forum internasional.
• Penasihat Hukum Internasional – Memberikan nasihat strategis untuk negara atau perusahaan multinasional.
• Staf Organisasi Internasional – Bekerja di PBB, ICC, WTO, dan lembaga global lain.
• Advokat Perdagangan Internasional – Menangani kontrak dan sengketa lintas negara.
• Akademisi & Peneliti – Mengembangkan kajian hukum internasional dan mengajar di perguruan tinggi.

Baca Juga: Jurusan Hukum Belajar Apa Saja? Ini Daftar Kuliahnya

FAQ

1. Apakah hukum internasional mengikat semua negara?

Hukum internasional mengikat negara yang menjadi pihak dalam perjanjian atau yang mengakui norma hukum kebiasaan internasional. Negara yang tidak ikut serta atau menolak norma tertentu tidak sepenuhnya terikat, meski beberapa prinsip dasar tetap dianggap hukum internasional umum.

2. Bagaimana hukum internasional ditegakkan?

Penegakan dilakukan melalui perjanjian, diplomasi, mediasi, arbitrase, atau putusan pengadilan internasional seperti ICJ dan ICC. Beberapa kasus juga diterapkan melalui sanksi ekonomi, resolusi PBB, dan mekanisme penyelesaian sengketa regional untuk memastikan kepatuhan.

3. Apakah individu bisa diadili berdasarkan hukum internasional?

Individu dapat diadili, terutama untuk kasus genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang diadili di ICC. Prinsip ini memastikan pertanggungjawaban personal atas pelanggaran serius meski dilakukan atas nama negara atau organisasi.

Siap Bangun Karier Profesional? Mulai di Cakrawala University!

Tertarik membangun karier di bidang hukum sambil tetap kuliah? Cakrawala University hadir untuk membantu kamu mempersiapkan diri sejak bangku kuliah. 

Kurikulumnya berbasis industri, disusun bersama para ahli dan praktisi di berbagai sektor, memastikan materi yang kamu pelajari relevan dengan dunia profesional. 

Dosen-dosen praktisi juga akan membimbingmu, sehingga pembelajaran tidak hanya teori, tetapi langsung aplikatif sesuai kebutuhan industri. 

Dengan Program 1 Tahun Fokus, kamu akan menjalani 3 tahun kuliah di kelas dan 1 tahun proyek atau magang intensif di perusahaan mitra, memberi pengalaman nyata sebelum lulus.

Tak hanya itu, Cakrawala University menyediakan Program Penyaluran Kerja ke 840+ mitra industri, mempermudah kamu masuk ke dunia kerja secara cepat dan tepat sasaran.

Mulai perjalanan menuju karier profesionalmu sekarang! Daftar atau konsultasi gratis untuk mengetahui lebih banyak tentang program yang sesuai dengan ambisimu di sini!

Referensi

1. Difference Between Public International Law and Private International Law [Buka]
2. Grotius Establishes the Concept of International Law [Buka]
3. History of International Law Since the Peace of Westphalia [Buka]
4. Asas-Asas Hukum Internasional yang Perlu Diketahui [Buka]
5. Public International Law vs Private International Law: Sources, State Sovereignty and Enforcement Mechanisms [Buka]