Akuntansi pemerintahan punya peran besar dalam memastikan uang negara dikelola dengan benar, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Untuk memahami cara pemerintah mengatur keuangan, kamu perlu tahu karakteristik khusus yang membedakan akuntansi pemerintahan dari akuntansi lainnya.
Langsung aja, kita bahas karakteristiknya satu per satu!
Key Takeaways
- Akuntansi pemerintahan punya karakteristik khusus seperti akuntabilitas, transparansi, dan pelaporan multidimensi untuk memastikan pengelolaan uang negara dilakukan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Sistem akuntansi pemerintahan tidak berorientasi pada laba, tetapi pada pelayanan publik dan pengendalian anggaran.
- Universitas Cakrawala membekali mahasiswa Akuntansi dengan kurikulum berbasis industri, magang sejak semester pertama, serta dosen praktisi, sehingga lulusan siap terjun ke sektor publik maupun swasta dengan keahlian yang relevan.
Karakteristik Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi pemerintahan punya ciri khas berbeda dari akuntansi di sektor swasta. Karakteristik ini dibuat untuk memastikan pemerintah dapat mengelola keuangan negara secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan.
Berikut karakteristik utamanya:
1. Berorientasi pada Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas publik adalah dasar utama akuntansi pemerintahan. Pemerintah mengelola uang dari masyarakat, baik dari pajak, retribusi, maupun sumber pendapatan negara lainnya. Karena itu, setiap penggunaan anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Akuntansi pemerintahan membantu menyediakan informasi tersebut melalui pencatatan yang rapi dan sistematis. Lembaga seperti BPK kemudian memeriksa apakah laporan tersebut benar dan sesuai aturan. Prinsip ini menjaga kepercayaan publik dan memastikan pemerintah tidak menggunakan uang negara secara sembarangan.
Dalam praktiknya, akuntabilitas publik berarti:
- Pemerintah harus menunjukkan bahwa anggaran dipakai sesuai tujuan awal.
- Program dan kegiatan yang dibiayai negara harus memiliki laporan yang jelas.
- Jika ada selisih, keterlambatan, atau masalah dalam penggunaan anggaran, semuanya harus dicatat dan dijelaskan.
2. Transparansi sebagai Kewajiban
Transparansi adalah karakteristik yang membuat pengelolaan keuangan pemerintah bisa diawasi oleh siapa saja. Tidak seperti perusahaan yang laporan keuangannya bersifat internal, laporan keuangan pemerintah wajib dipublikasikan untuk umum.
Transparansi ini diwujudkan melalui berbagai laporan, seperti:
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA): menunjukkan berapa anggaran yang direncanakan dan berapa yang benar-benar digunakan.
- Neraca Pemerintah: menggambarkan aset (gedung, tanah, kendaraan) dan kewajiban pemerintah.
- Laporan Arus Kas (LAK): menjelaskan aliran uang masuk dan keluar.
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK): memberikan penjelasan detail untuk membantu masyarakat memahami angka yang tertera.
Dengan laporan-laporan ini, masyarakat bisa melihat apakah program yang dijalankan pemerintah sesuai rencana, apakah anggaran terserap dengan baik, dan apakah ada ketidaksesuaian yang perlu diawasi.
3. Menggunakan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)
Sumber: Freepik
SAP adalah “aturan main” yang harus diikuti semua instansi pemerintah ketika mencatat dan melaporkan keuangan. Berbeda dari perusahaan yang menggunakan PSAK, SAP dirancang khusus untuk kebutuhan sektor publik.
Dengan SAP, laporan keuangan pemerintah menjadi konsisten dan mudah dibandingkan. Ini penting karena pemerintah mengelola anggaran dalam skala besar dan membutuhkan standar yang jelas agar semua instansi bekerja dengan cara yang seragam.
SAP diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 dan berfungsi untuk:
- Menyamakan cara pencatatan keuangan di semua instansi pemerintah.
- Menentukan format laporan keuangan yang wajib dibuat.
- Mengatur pengakuan pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban.
- Memudahkan proses audit karena laporan dari kementerian, lembaga, dan pemda disusun dengan standar yang sama.
Cek juga:
4. Berbasis Akrual untuk Pelaporan, Basis Kas untuk Anggaran Tertentu
Akuntansi pemerintahan menggunakan dua basis pencatatan, tergantung tujuannya. Untuk pelaporan keuangan, pemerintah memakai basis akrual, yaitu pencatatan pendapatan dan beban dilakukan saat transaksi terjadi, bukan saat uang diterima atau dibayar.
Kenapa ini penting?
Karena basis akrual memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi keuangan pemerintah, seperti:
- Beban yang sudah muncul meski belum dibayar.
- Pendapatan yang menjadi hak pemerintah meski belum diterima.
- Aset dan kewajiban yang muncul dari aktivitas pemerintah.
Namun untuk penganggaran, pemerintah masih menggunakan basis kas, terutama saat melihat realisasi belanja dan pendapatan.
5. Tidak Berorientasi Profit
Berbeda dari perusahaan yang mengejar keuntungan, tujuan utama pemerintah adalah memberikan pelayanan publik. Karena itu, akuntansi pemerintahan tidak menilai apakah pemerintah “untung atau rugi”.
Contohnya, Dinas Kesehatan tidak dinilai dari berapa “keuntungan” yang dihasilkan, tetapi dari seberapa baik mereka mengelola anggaran untuk layanan kesehatan, program vaksinasi, atau fasilitas rumah sakit daerah.
Hal yang dinilai adalah:
- Apakah anggaran digunakan untuk pelayanan masyarakat?
- Apakah program berjalan sesuai rencana?
- Apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari anggaran tersebut?
6. Fokus pada Pengendalian Anggaran (Budgetary Control)
Di sektor pemerintahan, anggaran adalah dokumen yang sangat penting. Semua kegiatan pemerintah harus mengikuti anggaran yang sudah ditetapkan di awal tahun. Karena itu, akuntansi pemerintahan sangat menekankan pengendalian anggaran.
Pengendalian anggaran dilakukan dengan cara:
- Membandingkan anggaran dengan realisasi belanja setiap periode.
- Memantau apakah suatu program melebihi batas anggaran.
- Menilai efektivitas penggunaan anggaran untuk setiap kegiatan.
- Melaporkan selisih (variance) antara rencana dan realisasi.
7. Pelaporan Keuangan Bersifat Multidimensi
Berbeda dari perusahaan yang biasanya fokus pada laporan laba rugi dan neraca, pemerintah harus menyusun beberapa jenis laporan sekaligus untuk menunjukkan berbagai aspek pengelolaan keuangan negara.
Setiap laporan punya fungsi yang berbeda, sehingga memberikan gambaran yang lebih lengkap.
Jenis laporan yang umum digunakan antara lain:
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA): menunjukkan perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja/pendapatan.
- Laporan Operasional (LO): menggambarkan biaya dan manfaat yang terjadi selama satu periode, mirip dengan laporan laba rugi tetapi tidak berorientasi profit.
- Neraca: menampilkan posisi aset dan kewajiban pemerintah.
- Laporan Arus Kas (LAK): menjelaskan pergerakan kas masuk dan keluar.
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK): berisi penjelasan rinci supaya laporan keuangan lebih mudah dipahami.
8. Terdampak Regulasi yang Ketat
Pengelolaan keuangan pemerintah tidak bisa dilakukan sembarangan karena ada berbagai aturan resmi yang mengatur proses pencatatan, pelaporan, dan penganggaran.
Regulasi ini memastikan semua instansi pemerintah bekerja dengan cara yang sama dan sesuai standar.
Beberapa contoh regulasi penting:
- PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual
- Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan terkait pelaporan kementerian/lembaga
- Pedoman penyusunan APBN dan APBD
9. Diaudit oleh Lembaga Negara (BPK)
Semua laporan keuangan pemerintah wajib diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai auditor eksternal negara. Tujuannya untuk memastikan laporan yang dibuat benar, akurat, dan sesuai standar.
Selain itu, ada juga pengawasan internal seperti:
- BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)
- Inspektorat Jenderal di setiap kementerian
- Inspektorat Daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota
Mengapa Karakteristik Ini Penting untuk Pemerintah?
Karakteristik akuntansi pemerintahan dirancang untuk memastikan uang negara dikelola dengan tepat, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan. Berikut alasan kenapa hal ini sangat penting:
- Menjaga kepercayaan masyarakat: Transparansi dan akuntabilitas membuat publik yakin bahwa uang pajak benar-benar digunakan untuk kebutuhan bersama.
- Mencegah penyimpangan dan korupsi: Standar yang jelas, pelaporan yang lengkap, dan audit rutin membantu mendeteksi potensi penyimpangan sejak awal.
- Mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat: Laporan berbasis akrual dan multidimensi memberi gambaran lengkap tentang kondisi keuangan pemerintah.
- Memastikan program berjalan sesuai rencana: Budgetary control membantu pemerintah memantau apakah anggaran digunakan sesuai target dan tidak melebihi batas.
- Membuat sistem keuangan antar-instansi lebih seragam: Dengan SAP dan regulasi yang ketat, laporan dari kementerian, lembaga, dan pemda bisa dibandingkan dengan mudah.
Lembaga yang Wajib Menggunakan Akuntansi Pemerintahan
Sumber: Freepik
Karena mengelola uang negara, instansi-instansi ini wajib mengikuti SAP agar pelaporan keuangannya seragam, transparan, dan mudah diaudit.
Berikut kelompok lembaga yang wajib menggunakan akuntansi pemerintahan:
1. Kementerian dan Lembaga Pemerintah Pusat (K/L)
Semua kementerian dan lembaga pusat memakai akuntansi pemerintahan karena mereka menjalankan program nasional dan menerima anggaran dari APBN.
Beberapa contoh kementeriannya antara lain:
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
- Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
- Kementerian PUPR
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Badan Kepegawaian Negara (BKN)
2. Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota)
Pemerintah daerah juga wajib memakai SAP karena mereka mengelola APBD serta menjalankan berbagai layanan publik di wilayahnya.
Contoh pemerintah daerah yang menggunakan akuntansi pemerintahan adalah:
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- Pemerintah Kota Surabaya
- Pemerintah Kabupaten Bogor
Termasuk seluruh perangkat daerah seperti:
- Dinas Pendidikan
- Dinas Kesehatan
- Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
3. Satuan Kerja Pemerintah (Satker)
Satker merupakan unit pelaksana program yang mengelola anggarannya secara langsung. Karena itu, mereka wajib mengikuti SAP dalam pencatatan dan pelaporan.
Beberapa contoh satker yang menggunakan akuntansi pemerintahan:
- Puskesmas Kecamatan Tebet
- Balai Diklat BPPK Kemenkeu
- Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM)
4. Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
BLU/BLUD memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan layanan, tetapi tetap diwajibkan mengikuti SAP saat melaporkan keuangan.
Beberapa instansi yang berstatus BLU/BLUD antara lain:
- RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM)
- RSUD Dr. Soetomo
- Universitas Indonesia (UI)
- Universitas Airlangga (UNAIR)
5. Lembaga Negara Non-Kementerian (LPNK)
LPNK mendapatkan pendanaan langsung dari APBN dan wajib menyusun laporan keuangan sesuai SAP.
Contoh LPNK yang menggunakan akuntansi pemerintahan:
- BMKG
- BRIN
- Badan Pusat Statistik (BPS)
Cek juga:
Perbedaan Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi Perusahaan
Walaupun sama-sama mencatat transaksi keuangan, akuntansi pemerintahan dan akuntansi perusahaan memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda. Berikut perbedaannya:
Frequently Ask Questions (FAQ)
1. Apa tujuan utama akuntansi pemerintahan?
Tujuan utamanya adalah memastikan pengelolaan uang negara berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.
Melalui akuntansi pemerintahan, publik bisa melihat apakah anggaran digunakan dengan benar, program berjalan sesuai rencana, dan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya.
2. Apa bedanya SAP dan PSAK?
SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) digunakan oleh instansi pemerintah untuk melaporkan APBN/APBD.
PSAK digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan bisnis mereka.
Perbedaan utamanya terletak pada tujuan:
- SAP fokus pada pertanggungjawaban publik dan pengelolaan anggaran.
- PSAK fokus pada menghasilkan laporan yang berguna untuk investor, kreditur, dan pengambilan keputusan bisnis.
4. Apakah akuntansi pemerintahan lebih sulit dari akuntansi perusahaan?
Tidak selalu. Tantangannya berbeda.
- Akuntansi perusahaan lebih fokus pada laba, biaya, dan transaksi bisnis.
- Akuntansi pemerintahan lebih fokus pada anggaran, regulasi, dan pelaporan untuk publik.
Beberapa orang juga merasa akuntansi pemerintahan lebih mudah dipahami karena alurnya jelas dan sangat terstruktur, terutama dalam hal anggaran.
Saatnya Siapkan Karier Profesional di Bidang Akuntansi!
Sekarang kamu sudah memahami karakteristik akuntansi pemerintahan. Jika kamu tertarik bekerja di dunia pemerintahan atau ingin terlibat dalam pengelolaan anggaran negara, bidang ini tentu sangat cocok untukmu.
Tapi kalau kamu ingin prospek karier yang lebih luas, baik di sektor publik maupun swasta, kamu bisa mempertimbangkan Jurusan Akuntansi di Universitas Cakrawala.
Program ini memberikan dasar akuntansi yang komprehensif sekaligus keterampilan modern yang dipakai di banyak industri.
Di Universitas Cakrawala, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga disiapkan untuk benar-benar siap kerja melalui berbagai keunggulan seperti:
- Program Penyaluran Kerja, terhubung dengan lebih dari 1.000 mitra industri yang membuka peluang masuk ke sektor keuangan, konsultan, manufaktur, hingga perbankan.
- Magang Sejak Semester Pertama, memungkinkan kamu membangun pengalaman kerja sejak awal kuliah dan memahami pekerjaan yang dibutuhkan di lapangan.
- Kurikulum Berbasis Industri, dirancang agar materi yang kamu pelajari sesuai dengan kebutuhan perusahaan maupun instansi pemerintah modern.
- Dosen Praktisi, yang membawa pengalaman bertahun-tahun di bidangnya.
Kalau kamu ingin mulai perjalanan karier di dunia akuntansi dengan persiapan matang, ini waktu yang tepat untuk melangkah. Yuk, tanya-tanya lebih lanjut atau langsung daftar ke Universitas Cakrawala. Karier akuntansimu bisa dimulai dari sini!
