15 Universitas yang Ada Jurusan Hukum Tata Negara

Lagi cari universitas yang ada jurusan hukum tata negara? Jurusan ini banyak diminati karena berkaitan langsung dengan sistem pemerintahan, konstitusi, dan kebijakan publik.

Lewat artikel ini, kamu akan menemukan daftar universitas swasta, negeri, hingga UIN/IAIN yang menyediakan jurusan atau peminatan hukum tata negara!

Key Takeaways

Di sebagian besar universitas negeri dan swasta, hukum tata negara tidak berdiri sebagai jurusan S1 terpisah, melainkan hadir sebagai peminatan, konsentrasi, atau departemen dalam Program Studi Ilmu Hukum.
Pilihan universitas untuk hukum tata negara cukup beragam, mulai dari PTN, PTS, hingga UIN/IAIN, dengan perbedaan pendekatan kurikulum, terutama pada integrasi hukum positif dan perspektif keislaman.
Melalui Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Cakrawala, mahasiswa dapat memilih peminatan Hukum Tata Negara & Administrasi Negara dengan sistem pembelajaran yang praktis dan berorientasi pada kesiapan karier.

Universitas Swasta yang Ada Jurusan Hukum Tata Negara

Universitas swasta menyediakan jalur kuliah hukum tata negara, umumnya dalam bentuk peminatan atau konsentrasi di Program Studi Ilmu Hukum. Pendekatan pembelajarannya cukup beragam, tergantung karakter dan fokus masing-masing kampus.

Berikut daftar universitas swasta yang menyediakan jurusan atau peminatan hukum tata negara:

1. Universitas Cakrawala

Cakrawala University

Sumber: cakrawala.ac.id

Salah satu universitas swasta yang ada jurusan hukum tata negara adalah Universitas Cakrawala. Di kampus ini, hukum tata negara tidak berdiri sebagai jurusan terpisah, melainkan menjadi salah satu peminatan dalam Program Studi Ilmu Hukum.

Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa mendapatkan dasar ilmu hukum yang kuat sebelum mendalami bidang yang diminati.

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Cakrawala dirancang untuk mencetak lulusan yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi transformasi regulasi serta kompleksitas hukum di era industri 5.0. Mahasiswa tidak hanya dibekali pemahaman teori, tetapi juga dilatih berpikir kritis dan analitis untuk menyelesaikan persoalan hukum di berbagai konteks.

Dalam Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Cakrawala menawarkan lima peminatan utama, yaitu:

Hukum Tata Negara & Administrasi Negara: Membekali mahasiswa dengan pemahaman regulasi, birokrasi, dan hukum publik, termasuk sistem pemerintahan, kebijakan publik, serta kewenangan lembaga negara.
Hukum Internasional & Lingkungan: Mempelajari isu global seperti perdagangan internasional, hak asasi manusia, perubahan iklim, dan keberlanjutan dari perspektif hukum.
Hukum Siber dan Teknologi: Berfokus pada isu hukum di era digital, seperti pemanfaatan data, kecerdasan buatan (AI), dan Internet of Things (IoT) dalam praktik hukum modern.
Hukum Pidana: Menekankan pemahaman investigasi, penegakan hukum, dan advokasi pidana yang berkeadilan, termasuk analisis kasus pidana aktual.
Hukum Perdata dan Bisnis: Membahas drafting kontrak, penyelesaian sengketa, serta hukum bisnis dan keluarga yang banyak dibutuhkan di dunia usaha.

Dari sisi pembelajaran, jurusan ini menerapkan kurikulum berbasis industri yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja, dengan keseimbangan antara teori dan praktik. Proses belajar juga bersifat praktis dan kontekstual, diperkaya studi kasus nyata agar mahasiswa terbiasa menganalisis persoalan hukum yang sedang berkembang.

Mahasiswa menjalani perkuliahan selama 3 tahun, lalu terjun langsung ke industri pada 1 tahun terakhir melalui program magang atau proyek untuk membangun portofolio. Selain itu, tersedia program penyaluran kerja yang didukung jaringan lebih dari 1.000 perusahaan mitra untuk membantu persiapan dan transisi ke dunia profesional.

Biaya kuliahnya pun tergolong terjangkau. Kamu juga bisa mengajukan berbagai program beasiswa yang memberikan potongan UKT hingga 70%, sehingga kesempatan kuliah di bidang hukum semakin terbuka.

Konsultasi sekarang dan dapatkan beasiswa potongan UKT 70%!

2. Universitas Islam Indonesia (UII)

Di Universitas Islam Indonesia, hukum tata negara tidak berdiri sebagai jurusan terpisah. Bidang ini hadir sebagai peminatan atau departemen di bawah Program Studi Hukum (S1). Jadi, mahasiswa tetap belajar ilmu hukum secara umum, lalu bisa memperdalam ketertarikan di bidang ketatanegaraan.

Kalau mengambil peminatan Hukum Tata Negara, mahasiswa akan banyak belajar soal cara kerja negara dari sisi hukum. Mulai dari hubungan antar lembaga negara, peran hukum dalam kebijakan publik, sampai isu ketatanegaraan yang sering muncul di Indonesia.

Beberapa mata kuliah yang biasanya dipelajari dalam peminatan ini antara lain:

Hukum Tata Negara
Hukum Konstitusi
Hukum Kebijakan Publik
Hukum Keuangan Negara
Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian

3. Universitas Pelita Harapan (UPH)

Di Universitas Pelita Harapan, tidak ada jurusan S1 yang secara khusus bernama Hukum Tata Negara. Mahasiswa yang tertarik ke bidang ini biasanya masuk ke Program Sarjana Hukum, lalu memilih peminatan yang berkaitan dengan hukum publik.

Jadi, pembahasannya tidak hanya soal konstitusi, tapi juga bagaimana negara berinteraksi dengan kebijakan publik dan isu global. Kalau kamu ingin mendalami area ketatanegaraan di UPH, mata kuliah yang relevan biasanya meliputi:

Hukum Tata Negara
Hukum Konstitusi
Hukum Pemerintahan Daerah
Hukum dan Kebijakan Publik
Sengketa Ketatanegaraan

4. Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR)

Di Universitas Katolik Parahyangan, sistemnya juga serupa. Fakultas Hukum UNPAR hanya memiliki satu Program Studi Sarjana Hukum, tanpa pemisahan jurusan sejak awal. Namun, mahasiswa bisa memperdalam minat tertentu lewat klaster mata kuliah pilihan, termasuk klaster Hukum Tata Negara dan Administrasi.

Beberapa mata kuliah yang biasanya diambil untuk mendalami hukum tata negara di UNPAR antara lain:

Hukum Tata Negara
Hukum Konstitusi dan Litigasi Konstitusi
Hukum Pemerintahan Daerah
Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian
Perbandingan Hukum Tata Negara

Cek juga:

Universitas Negeri yang Ada Jurusan Hukum Tata Negara

Di universitas negeri, hukum tata negara biasanya menjadi bidang minat atau konsentrasi utama dalam Program Studi Ilmu Hukum. Kajian yang diberikan banyak menyoroti konstitusi, lembaga negara, dan tata kelola pemerintahan.

Inilah daftar universitas negeri yang memiliki jurusan atau peminatan hukum tata negara:

5. Universitas Hasanuddin (Unhas)

Di Universitas Hasanuddin, hukum tata negara sudah hadir sebagai program S1 yang cukup jelas arahnya di bawah Fakultas Hukum. Di sini, HTN dipelajari dengan fokus pada teori dan praktik ketatanegaraan yang relevan dengan kondisi Indonesia.

Mahasiswa HTN Unhas banyak membahas hubungan lembaga negara, konstitusi, serta peran hukum dalam pemerintahan dan kebijakan publik. Pendekatannya cukup aplikatif karena sering dikaitkan dengan persoalan ketatanegaraan yang nyata.

Mata kuliah yang biasanya dipelajari antara lain:

Hukum Tata Negara
Hukum Pemerintahan Daerah
Hukum Pemilu dan Lembaga Negara
Sengketa Ketatanegaraan dan Judicial Review
Perbandingan Hukum Tata Negara

6. Universitas Indonesia (UI)

Di Universitas Indonesia, tidak ada jurusan S1 khusus bernama Hukum Tata Negara. Mahasiswa masuk ke Program Sarjana Ilmu Hukum, lalu memilih peminatan HTN setelah menempuh mata kuliah dasar.

Peminatan ini cocok buat mahasiswa yang tertarik pada konstitusi, pemerintahan, dan hukum administrasi negara. Pembahasannya cukup luas, mulai dari teori konstitusi sampai praktik ketatanegaraan di Indonesia.

Beberapa mata kuliah yang biasanya ditemui dalam peminatan HTN di UI:

Hukum Tata Negara
Hukum Konstitusi
Hukum dan Kebijakan Publik
Sengketa Ketatanegaraan dan Judicial Review
Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian

7. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Di Universitas Gadjah Mada, hukum tata negara juga bukan jurusan terpisah sejak awal. Mahasiswa S1 Ilmu Hukum memilih bidang minat Hukum Tata Negara setelah melewati tahap mata kuliah wajib.

Bidang HTN di UGM dikelola oleh departemen khusus yang fokus pada kajian lembaga negara, hubungan antarlembaga, serta isu konstitusi dan HAM. Pendekatannya kuat di teori, tapi tetap dikaitkan dengan praktik ketatanegaraan.

Mata kuliah yang umumnya dipelajari dalam bidang minat HTN antara lain:

Hukum Tata Negara
Hukum Administrasi Negara
Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan
Hukum Perundang-undangan
Hukum Pemilu

8. Universitas Brawijaya (UB)

Di Universitas Brawijaya, hukum tata negara hadir sebagai konsentrasi dalam Program Studi S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum. Mahasiswa akan memilih konsentrasi ini setelah mendapatkan dasar-dasar ilmu hukum.

Fokus pembelajarannya ada pada hukum publik, administrasi negara, dan proses pembentukan peraturan. Cocok untuk mahasiswa yang tertarik pada regulasi dan tata kelola pemerintahan.

Mata kuliah yang relevan dengan HTN di UB biasanya meliputi:

Ilmu Negara
Hukum Tata Negara
Hukum Administrasi Negara
Hukum Pemerintahan Daerah
Perancangan Peraturan Perundang-undangan

9. Universitas Airlangga (Unair)

Di Universitas Airlangga, hukum tata negara dipelajari sebagai bidang kajian penting dalam Program Studi Ilmu Hukum (S1). Tidak ada jurusan HTN terpisah, tetapi materi HTN menjadi bagian inti dari kurikulum hukum publik.

Mahasiswa akan belajar tentang konstitusi, sistem pemerintahan, lembaga negara, hingga hak dan kewajiban warga negara. Pendekatannya menggabungkan teori dan praktik ketatanegaraan.

Topik dan mata kuliah yang biasanya dipelajari:

Hukum Tata Negara
Struktur dan Lembaga Negara
Hak Asasi Manusia
Sengketa Ketatanegaraan dan Judicial Review
Hukum Pemerintahan Daerah dan Kebijakan Publik

10. Universitas Padjadjaran (Unpad)

Di Universitas Padjadjaran, Hukum Tata Negara menjadi departemen atau kekhususan dalam Program Studi S1 Ilmu Hukum. Mahasiswa memilih jalur ini untuk memperdalam isu ketatanegaraan dan administrasi negara.

Kajian HTN di Unpad banyak membahas hubungan antar lembaga negara, sistem pemerintahan, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Mata kuliah yang umumnya dipelajari antara lain:

Hukum Tata Negara
Hukum Administrasi Negara
Hukum Keuangan Negara
Teknik Perancangan Peraturan Perundang-undangan
Sistem Pemerintahan dan Lembaga Negara

11. Universitas Diponegoro (Undip)

Di Universitas Diponegoro, hukum tata negara tersedia sebagai konsentrasi peminatan dalam Program Studi Ilmu Hukum. Mahasiswa memilih peminatan ini setelah menempuh mata kuliah dasar hukum.

Fokusnya ada pada teori dan praktik hukum tata negara, konstitusi, serta pemerintahan, termasuk penyelesaian sengketa ketatanegaraan.

Beberapa materi dan mata kuliah yang biasa dipelajari:

Hukum Tata Negara
Hukum Konstitusi
Hukum dan Kebijakan Publik
Sengketa Ketatanegaraan dan Judicial Review
Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian

UIN atau IAIN yang Ada Jurusan Hukum Tata Negara

Di UIN dan IAIN, hukum tata negara umumnya hadir sebagai Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) di bawah Fakultas Syariah atau Syariah dan Hukum. Kajian yang dipelajari memadukan hukum negara dengan perspektif hukum Islam.

Berikut daftar UIN dan IAIN yang menyediakan jurusan hukum tata negara:

12. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di UIN Sunan Kalijaga, jurusan Hukum Tata Negara hadir sebagai Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) di bawah Fakultas Syariah dan Hukum. Ciri khas utamanya adalah kajian hukum negara yang dipadukan dengan perspektif hukum Islam.

Mahasiswa tidak hanya belajar hukum tata negara dalam konteks hukum positif Indonesia, tetapi juga mendalami siyasah syar’iyyah, yaitu konsep ketatanegaraan dalam tradisi Islam.

Beberapa mata kuliah yang umumnya dipelajari antara lain:

Pengantar Fikih Siyasah
Hukum Tata Negara
Hukum Konstitusi
Hukum dan Kebijakan Publik
Sengketa Ketatanegaraan dan Judicial Review

13. UIN Sunan Ampel Surabaya

Di UIN Sunan Ampel, Hukum Tata Negara juga dikenal dengan sebutan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan berada di bawah Fakultas Syariah dan Hukum. Program ini fokus pada pembentukan lulusan yang memahami hukum negara sekaligus nilai-nilai Islam.

Kajian HTN di UIN Sunan Ampel banyak membahas sistem pemerintahan, konstitusi, demokrasi, hingga hak asasi manusia. Pendekatannya cukup kelembagaan, sehingga mahasiswa diajak memahami peran negara dan hukum dalam mengatur kehidupan publik.

Mata kuliah yang biasanya dipelajari meliputi:

Hukum Tata Negara
Sejarah dan Teori Konstitusi
Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
Sistem Perundang-undangan
Pemilu dan Partai Politik

14. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) berada di bawah Fakultas Syariah. Program ini mengkaji hukum penyelenggaraan negara dengan pendekatan hukum nasional dan nilai-nilai Islam.

Mahasiswa akan belajar bagaimana negara diatur, bagaimana kekuasaan dibagi, serta bagaimana hukum berperan dalam sistem politik dan pemerintahan. Pembahasannya cukup mendasar, cocok untuk membangun fondasi pemahaman ketatanegaraan.

Topik dan mata kuliah yang biasanya dipelajari antara lain:

Hukum Tata Negara
Pembagian Kekuasaan Negara
Sistem Politik
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hukum Administrasi Negara

15. IAIN Jember (UIN KHAS Jember)

Di UIN KH Achmad Siddiq Jember, yang sebelumnya dikenal sebagai IAIN Jember, jurusan Hukum Tata Negara berada di bawah Fakultas Syariah dengan nama Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah). Ciri khasnya terletak pada kajian hukum negara yang dikaitkan dengan konteks Islam Nusantara.

Mahasiswa HTN di sini mempelajari struktur dan penyelenggaraan negara, regulasi pemilu, hingga perlindungan hak asasi manusia, dengan tambahan perspektif hukum Islam sebagai ciri fakultas.

Mata kuliah yang biasanya ditemui antara lain:

Hukum Tata Negara
Hukum Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Keuangan Negara dan Hukum Pajak
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Fikih Siyasah

Cek juga:

FAQ

1. Apakah jurusan hukum tata negara selalu berdiri sendiri di universitas?

Tidak selalu. Di banyak universitas, hukum tata negara tidak berdiri sebagai jurusan S1 yang terpisah. Umumnya, bidang ini hadir sebagai peminatan, konsentrasi, atau departemen di dalam Program Studi Ilmu Hukum (S1).

Model seperti ini cukup umum, baik di universitas negeri, swasta, maupun UIN/IAIN. Mahasiswa biasanya belajar dasar-dasar ilmu hukum terlebih dahulu, lalu memperdalam hukum tata negara di semester menengah hingga akhir melalui pemilihan peminatan dan mata kuliah khusus.

2. Apa bedanya jurusan hukum tata negara dengan peminatan hukum tata negara?

Perbedaannya ada pada struktur pembelajarannya, bukan pada kualitas ilmunya.

Jika berbentuk jurusan, mahasiswa akan langsung fokus ke hukum tata negara sejak awal kuliah.
Sementara pada sistem peminatan, mahasiswa lebih dulu mendapatkan dasar ilmu hukum yang luas, lalu memilih fokus hukum tata negara di tahap berikutnya.

Keduanya sama-sama membekali mahasiswa dengan pemahaman konstitusi, lembaga negara, dan kebijakan publik. Bedanya, sistem peminatan memberi ruang lebih fleksibel karena mahasiswa bisa menentukan fokus setelah mengenal berbagai cabang hukum.

3. Apakah lulusan hukum tata negara dari UIN dan PTN gelarnya sama?

Ya, gelarnya sama, yaitu Sarjana Hukum (S.H.), selama program studinya berada di bawah Ilmu Hukum. Baik lulusan PTN, PTS, maupun UIN/IAIN tetap mendapatkan gelar yang setara secara nasional.

Perbedaannya biasanya ada pada pendekatan kurikulum. Di UIN/IAIN, kajian hukum tata negara sering dipadukan dengan perspektif hukum Islam, sementara di PTN umum lebih fokus pada hukum positif nasional. Namun, secara gelar dan peluang karier, keduanya setara.

4. Apakah hukum tata negara hanya cocok untuk yang berlatar belakang IPS?

Tidak. Meski jurusan ini memang dekat dengan ilmu sosial, lulusan IPA juga bisa masuk dan berkembang di hukum tata negara. Yang paling dibutuhkan bukan latar belakang IPS, tetapi minat membaca, kemampuan analisis, dan ketertarikan pada isu pemerintahan dan hukum.

Mahasiswa dari IPA biasanya hanya perlu beradaptasi di awal dengan materi sosial dan hukum. Selebihnya, semua mahasiswa akan belajar dari dasar yang sama, sehingga peluang untuk berkembang tetap terbuka lebar.

Tentukan Universitas Terbaik untuk Jurusan Hukum Tata Negara!

Mencari universitas yang ada jurusan hukum tata negara memang perlu ketelitian. Dari pembahasan di atas, terlihat bahwa jurusan ini tidak selalu berdiri sendiri, tetapi sering hadir sebagai peminatan atau konsentrasi di Program Studi Ilmu Hukum, baik di universitas negeri, swasta, maupun UIN/IAIN.

Karena itu, memilih universitas bukan cuma soal nama kampus, tapi juga soal bagaimana sistem pembelajarannya, apakah kurikulumnya relevan, dan apakah kampus tersebut benar-benar menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja di bidang hukum dan kebijakan publik.

Di sinilah Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Cakrawala bisa menjadi salah satu pilihan yang patut dipertimbangkan. Melalui sistem peminatan, mahasiswa dapat mengarahkan fokus sejak kuliah, termasuk memilih peminatan Hukum Tata Negara & Administrasi Negara yang relevan dengan dunia pemerintahan, regulasi, dan hukum publik.

jurusan ilmu hukum

Beberapa keunggulan yang bisa kamu dapatkan antara lain:

Program penyaluran kerja dengan dukungan lebih dari 1.000 mitra industri dari berbagai sektor
Magang sejak semester pertama, sehingga pengalaman dan portofolio bisa dibangun lebih awal
Kurikulum berbasis industri yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja
Dosen praktisi berpengalaman, sehingga pembelajaran lebih aplikatif dan relevan

Yuk, cari tahu lebih lanjut atau langsung daftar untuk menentukan pilihan universitas dan menyiapkan masa depan kariermu di bidang hukum sejak sekarang!