Jurusan Hukum Administrasi Negara Kerja Apa? Cek Prospeknya!

Jurusan Hukum Administrasi Negara itu nggak sesempit yang sering dibayangkan. Ilmunya dipakai di banyak tempat, termasuk kantor pemerintahan, BUMN, perusahaan swasta, sampai berbagai organisasi di Indonesia.

Biar kebayang arahnya ke mana setelah lulus, yuk, kita lihat apa saja yang bisa dijalani lulusan jurusan Hukum Administrasi Negara!

Key takeaways

Lulusan jurusan Hukum Administrasi Negara punya pilihan karier luas, tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di BUMN, perusahaan swasta, konsultan, dan organisasi publik.
Keahlian di bidang regulasi, kebijakan, dan administrasi publik semakin dibutuhkan, seiring perubahan aturan dan tuntutan tata kelola yang transparan.
Skill tersebut bisa dipelajari secara praktis melalui Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Cakrawala, dengan kurikulum berbasis industri dan dukungan kesiapan kerja sejak kuliah.

Karier di Sektor Pemerintahan

Lulusan jurusan Hukum Administrasi Negara banyak berperan di sektor pemerintahan karena keahliannya langsung berkaitan dengan regulasi, kebijakan, dan administrasi publik. Berikut beberapa profesi yang bisa kamu tekuni:

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) Bidang Hukum Administrasi

Sebagai ASN bidang hukum administrasi, kamu terlibat langsung dalam pengelolaan kebijakan dan administrasi pemerintahan. Lulusan jurusan ini banyak dibutuhkan di instansi seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM, termasuk biro hukum di pemerintah daerah.

Gaji rata-rata ASN bidang hukum administrasi berkisar antara Rp4.000.000 sampai Rp7.000.000 per bulan, belum termasuk tunjangan.

Tugas utama ASN bidang hukum administrasi meliputi:

Menyusun dan mengkaji kebijakan administrasi pemerintahan
Mengelola pelayanan publik sesuai peraturan
Memberikan pertimbangan hukum administratif
Mengawasi pelaksanaan keputusan pejabat publik
Menyusun laporan dan dokumentasi hukum

2. Analis Kebijakan Publik

Analis Kebijakan Publik membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang efektif dan berdampak luas bagi masyarakat. Lulusan Hukum Administrasi Negara banyak bekerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional serta unit perencanaan di kementerian dan lembaga negara.

Gaji rata-rata Analis Kebijakan Publik berada di kisaran Rp5.000.000 sampai Rp8.000.000 per bulan.

Tugas utama Analis Kebijakan Publik antara lain:

Menganalisis permasalahan dan isu kebijakan publik
Menyusun rekomendasi kebijakan berbasis data
Mengkaji regulasi dan peraturan yang berlaku
Melakukan riset dampak kebijakan pemerintah
Menyusun laporan analisis kebijakan

3. Staf Perancang Peraturan Perundang-undangan

Staf Perancang Peraturan Perundang-undangan berperan penting dalam proses penyusunan regulasi negara. Profesi ini banyak dibutuhkan di Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Gaji rata-rata Staf Perancang Peraturan Perundang-undangan berkisar antara Rp4.500.000 sampai Rp7.500.000 per bulan.

Tugas utama Staf Perancang Peraturan meliputi:

Menyusun draft peraturan perundang-undangan
Melakukan legal drafting dan harmonisasi regulasi
Mengkaji kesesuaian aturan dengan kebijakan pemerintah
Mengikuti pembahasan regulasi bersama instansi terkait
Menyusun dokumentasi dan naskah akademik

4. Hakim Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Lulusan Hukum Administrasi Negara juga bisa menempuh karier sebagai hakim di Peradilan Tata Usaha Negara yang menangani sengketa antara masyarakat dan keputusan pejabat pemerintah.

Hakim PTUN ditempatkan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Gaji awal Hakim PTUN dimulai dari sekitar Rp5.000.000 per bulan, dan akan meningkat sesuai golongan dan masa kerja.

Tugas utama Hakim PTUN meliputi:

Mengadili sengketa administrasi pemerintahan
Menilai keabsahan keputusan pejabat publik
Memeriksa bukti dan argumentasi hukum para pihak
Menyusun pertimbangan dan putusan pengadilan
Menegakkan keadilan di bidang hukum administrasi

Cek juga:

Karier di Sektor BUMN dan Perusahaan Swasta

Jurusan Hukum Administrasi Negara Kerja Apa

Sumber: Freepik

Lulusan Hukum Administrasi Negara juga punya peluang besar berkarier di BUMN dan perusahaan swasta. Terutama di posisi yang berkaitan dengan perizinan, kepatuhan hukum, regulasi pemerintah, dan tata kelola perusahaan.

Kamu bisa menempati posisi berikut:

5. Legal Officer Perizinan & Regulasi

Sebagai Legal Officer Perizinan & Regulasi, kamu bertugas memastikan seluruh kegiatan bisnis perusahaan sudah sesuai dengan aturan pemerintah. Posisi ini krusial, apalagi di sektor industri yang banyak bersentuhan dengan izin dan regulasi negara.

Lulusan Hukum Administrasi Negara banyak bekerja di perusahaan seperti PT Pupuk Indonesia dan PT Waskita Karya, terutama di divisi hukum dan kepatuhan. Gaji rata-rata Legal Officer Perizinan & Regulasi berkisar antara Rp6.000.000 sampai Rp10.000.000 per bulan.

Tugas utama Legal Officer Perizinan & Regulasi meliputi:

Mengurus dan memantau perizinan usaha perusahaan
Mengkaji regulasi yang berdampak pada operasional bisnis
Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait perizinan
Memberikan pendapat hukum terkait kegiatan perusahaan
Menyusun dan mengarsipkan dokumen hukum perizinan

6. Compliance Officer

Compliance Officer bertanggung jawab memastikan perusahaan mematuhi seluruh peraturan hukum dan kebijakan internal. Posisi ini penting untuk mencegah risiko hukum dan sanksi dari pemerintah.

Lulusan Hukum Administrasi Negara banyak mengisi posisi ini di perusahaan sektor energi dan keuangan, seperti PT Adaro Energy dan PT Bank Syariah Indonesia. Gaji rata-rata Compliance Officer berada di kisaran Rp7.000.000 sampai Rp12.000.000 per bulan.

Tugas utama Compliance Officer antara lain:

Memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi
Mengidentifikasi dan memitigasi risiko hukum
Menyusun kebijakan dan prosedur internal perusahaan
Melakukan audit kepatuhan secara berkala
Menyusun laporan kepatuhan kepada manajemen

7. Government Relations Specialist

Kalau kamu jago komunikasi dan paham cara kerja pemerintah, Government Relations Specialist bisa jadi karier yang menarik. Profesi ini berperan sebagai jembatan antara perusahaan dan instansi pemerintah.

Lulusan Hukum Administrasi Negara banyak bekerja di perusahaan yang sering berhubungan dengan regulator, seperti PT Bukalapak dan PT Chandra Asri Petrochemical. Gaji rata-rata Government Relations Specialist berkisar antara Rp7.000.000 sampai Rp13.000.000 per bulan.

Tugas utama Government Relations Specialist meliputi:

Menjalin hubungan dengan instansi pemerintah
Memantau kebijakan dan regulasi yang relevan
Mengelola kepentingan perusahaan terkait kebijakan publik
Mendampingi perusahaan dalam proses perizinan
Menyusun laporan isu kebijakan kepada manajemen

8. Officer Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)

Officer Tata Kelola Perusahaan (GCG) bertugas memastikan perusahaan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Posisi ini cocok untuk lulusan Hukum Administrasi Negara yang tertarik pada etika bisnis dan tata kelola.

Profesi ini banyak ditemukan di perusahaan besar dan holding BUMN, seperti PT Indonesia Financial Group dan PT Pelindo. Gaji rata-rata Officer GCG berkisar antara Rp6.000.000 sampai Rp11.000.000 per bulan.

Tugas utama Officer GCG antara lain:

Menerapkan prinsip Good Corporate Governance
Mengawasi kepatuhan kebijakan internal perusahaan
Menjaga transparansi dan akuntabilitas manajemen
Menyusun laporan tata kelola perusahaan
Mendukung implementasi etika bisnis perusahaan

Karier di Sektor Lembaga Non-Pemerintah & Konsultan

Selain jalur pemerintahan dan korporasi, lulusan jurusan hukum administrasi negara juga banyak berkiprah di sektor non-pemerintah. Di sini, perannya lebih dekat dengan analisis kebijakan, advokasi publik, dan kerja berbasis riset:

9. Konsultan Perizinan & Regulasi

Sebagai Konsultan Perizinan & Regulasi, kamu membantu perusahaan atau lembaga memastikan semua proses perizinan dan administrasi hukum berjalan sesuai aturan pemerintah.

Profesi ini banyak dibutuhkan oleh konsultan hukum dan konsultan bisnis yang menangani klien lintas sektor.

Lulusan Hukum Administrasi Negara bisa bekerja di firma konsultan seperti MUC Consulting dan Citra Global Consulting, terutama di divisi regulasi dan perizinan. Gaji rata-rata Konsultan Perizinan & Regulasi berkisar antara Rp6.000.000 sampai Rp12.000.000 per bulan, tergantung pengalaman dan klien yang ditangani.

Profesi ini fokus pada pendampingan hukum administratif. Tugas-tugas utamanya meliputi:

Mendampingi klien dalam proses perizinan usaha
Mengkaji regulasi yang relevan dengan kegiatan klien
Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait
Memberikan rekomendasi kepatuhan hukum
Menyusun dokumen dan laporan perizinan

10. Policy Advocate di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Kalau kamu tertarik dengan isu sosial dan kebijakan publik, menjadi Policy Advocate di LSM bisa jadi pilihan karier yang bermakna. Profesi ini berperan mendorong perubahan kebijakan agar lebih adil dan berpihak pada masyarakat.

Lulusan Hukum Administrasi Negara banyak berkiprah di LSM dan organisasi advokasi kebijakan seperti Indonesia Corruption Watch dan ELSAM.

Gaji rata-rata Policy Advocate di Indonesia berada di kisaran Rp5.000.000 sampai Rp9.000.000 per bulan, tergantung organisasi dan program yang dijalankan.

Fokus utama Policy Advocate terlihat dari tugas-tugas berikut:

Menganalisis kebijakan publik dan regulasi pemerintah
Menyusun kajian dan rekomendasi kebijakan
Melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan
Mengawal isu kebijakan yang berdampak ke masyarakat
Berkolaborasi dengan media dan organisasi lain

11. Peneliti Hukum Administrasi

Buat kamu yang suka riset dan analisis mendalam, Peneliti Hukum Administrasi adalah jalur karier yang tepat. Profesi ini fokus pada kajian regulasi, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik.

Lulusan Hukum Administrasi Negara bisa bekerja di lembaga riset dan pusat kajian seperti BRIN dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Gaji rata-rata Peneliti Hukum Administrasi berkisar antara Rp5.500.000 sampai Rp10.000.000 per bulan, tergantung lembaga dan jenjang peneliti.

Tugas utama Peneliti Hukum Administrasi meliputi:

Melakukan riset hukum administrasi dan kebijakan publik
Mengkaji regulasi dan implementasinya
Menyusun laporan penelitian dan policy brief
Mengumpulkan dan menganalisis data hukum
Mempresentasikan hasil riset kepada publik atau pemerintah

Apakah Lulusan Jurusan Hukum Administrasi Negara Harus Jadi PNS?

Jawabannya tidak harus. Memang, banyak lulusan jurusan Hukum Administrasi Negara yang bekerja di sektor pemerintahan. Tapi itu bukan satu-satunya jalan karier yang tersedia.

Jurusan ini membekali pemahaman tentang regulasi, kebijakan, dan administrasi publik, di mana skill-nya juga dibutuhkan di BUMN, perusahaan swasta, konsultan, sampai organisasi non-pemerintah di Indonesia.

Kalau diringkas, pilihan jalurnya bisa dibagi seperti ini:

Pemerintahan: cocok buat yang ingin stabilitas dan terlibat langsung dalam pelayanan publik
BUMN & swasta: pas untuk yang tertarik dunia bisnis tapi tetap dekat dengan regulasi
Konsultan & LSM: ideal bagi yang suka analisis, riset, dan advokasi kebijakan

Skill yang Paling Dicari dari Lulusan Jurusan Hukum Administrasi Negara

Jurusan Hukum Administrasi Negara Kerja Apa

Sumber: Freepik

Di dunia kerja, lulusan jurusan Hukum Administrasi Negara dicari bukan cuma karena gelarnya, tapi karena skill yang dimilikinya relevan dengan banyak sektor. Secara umum, skill ini bisa dibagi jadi dua: hard skill dan soft skill.

Hard Skill

Hard skill berkaitan langsung dengan kemampuan teknis di bidang hukum dan administrasi publik.

Analisis regulasi dan kebijakan: Mampu membaca, memahami, dan menilai peraturan serta kebijakan yang berlaku.
Legal drafting: Terampil menyusun dokumen hukum seperti peraturan, surat keputusan, dan dokumen perizinan.
Pemahaman sistem birokrasi: Mengerti alur kerja pemerintahan dan hubungan antar lembaga.
Pengelolaan perizinan dan kepatuhan: Mampu memastikan kegiatan organisasi sesuai aturan yang berlaku.
Riset dan penulisan hukum: Menyusun kajian, laporan, dan analisis hukum secara sistematis.

Soft Skill

Soft skill menentukan bagaimana seseorang bekerja dan beradaptasi di lingkungan profesional.

Berpikir kritis dan analitis: Mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil kesimpulan.
Komunikasi formal: Terbiasa menyampaikan pendapat dan argumen secara jelas dan terstruktur.
Problem solving: Sigap mencari solusi atas persoalan regulasi dan administrasi.
Ketelitian dan tanggung jawab: Cermat dalam bekerja karena berkaitan dengan aturan dan kepentingan publik.
Adaptif terhadap perubahan: Siap menghadapi perubahan regulasi dan dinamika kebijakan.

Semua skill tersebut bisa dipelajari melalui jurusan Ilmu Hukum di Universitas Cakrawala, yang dikenal memiliki pendekatan pembelajaran fleksibel dan selaras dengan kebutuhan dunia industri saat ini.

Program studinya dirancang untuk membentuk lulusan yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi dinamika regulasi di era industri 5.0.

Kurikulumnya disusun secara modern dengan menyeimbangkan pemahaman teori dan praktik di lapangan, sehingga mahasiswa tahu cara menerapkannya dalam situasi nyata. Dalam perjalanannya, mahasiswa dapat memilih lima konsentrasi utama sesuai minat dan rencana karier, yaitu:

Hukum Tata Negara & Administrasi Negara: mempelajari regulasi publik, birokrasi, serta dinamika hukum pemerintahan.
Hukum Siber & Teknologi: membahas isu hukum terkait data, kecerdasan buatan, keamanan siber, dan Internet of Things.
Hukum Pidana: fokus pada investigasi, penegakan hukum, serta advokasi pidana yang berkeadilan.
Hukum Perdata & Bisnis: mengkaji kontrak, hukum bisnis, penyelesaian sengketa, dan hukum keluarga.
Hukum Internasional & Lingkungan: membahas perdagangan global, HAM, perubahan iklim, dan isu keberlanjutan.

Pendekatan kurikulumnya berbasis industri, sehingga materi yang dipelajari tidak berhenti di teori, tetapi relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Proses belajar juga diperkaya dengan studi kasus nyata agar mahasiswa memahami bagaimana pasal dan regulasi diterapkan dalam praktik.

Selain itu, sistem kuliah 3 tahun akademik dan 1 tahun praktik industri memberi kesempatan mahasiswa membangun pengalaman kerja dan portofolio sebelum lulus. Ditambah dukungan program penyaluran kerja ke lebih dari 1.000 mitra industri, Universitas Cakrawala membantu lulusannya melangkah ke dunia kerja hukum dengan lebih siap dan percaya diri.

Cek juga:

Frequently Ask Questions (FAQ)

1. Apakah jurusan Hukum Administrasi Negara bisa kerja di luar negeri?

Bisa, meskipun jalurnya tidak selalu sebagai praktisi hukum di pengadilan luar negeri. Lulusan jurusan Hukum Administrasi Negara lebih banyak bekerja di bidang kebijakan, riset, regulasi, dan organisasi internasional, bukan litigasi.

Peluang ini terbuka di lembaga internasional, konsultan global, atau perusahaan multinasional yang beroperasi lintas negara. Biasanya, posisi yang relevan berkaitan dengan analisis kebijakan, tata kelola, kepatuhan regulasi, atau hubungan dengan pemerintah.

Tentu saja, kemampuan bahasa asing dan pemahaman isu global akan sangat membantu membuka peluang ini.

2. Apakah jurusan Hukum Administrasi Negara cocok untuk yang tidak ingin jadi pengacara?

Sangat cocok. Jurusan Hukum Administrasi Negara tidak mengarahkan mahasiswa untuk menjadi pengacara secara otomatis. Fokus utamanya ada pada regulasi, kebijakan publik, dan administrasi pemerintahan.

Banyak lulusannya justru berkarier sebagai analis kebijakan, staf regulasi, compliance officer, konsultan, atau bekerja di BUMN dan perusahaan swasta.

Jadi, kalau kamu tertarik pada dunia hukum tapi tidak ingin beracara di pengadilan, jurusan ini bisa jadi pilihan yang tepat.

3. Apakah peluang kerja jurusan Hukum Administrasi Negara masih relevan ke depan?

Masih sangat relevan. Bahkan, kebutuhannya cenderung meningkat. Perubahan regulasi yang cepat, perkembangan teknologi, serta tuntutan transparansi dan tata kelola yang baik membuat lulusan yang paham hukum administrasi dan kebijakan publik semakin dibutuhkan.

Selama ada negara, perusahaan, dan kebijakan publik, peran lulusan jurusan Hukum Administrasi Negara akan tetap penting, baik di sektor pemerintahan, bisnis, maupun organisasi non-pemerintah.

Di era digital dan industri 5.0, kemampuan memahami dan menyesuaikan diri dengan perubahan aturan justru menjadi nilai tambah utama.

Saatnya Mulai Langkah Karier di Bidang Hukum Bersama Cakrawala!

Jurusan Hukum Administrasi Negara tidak membatasi lulusannya hanya di satu jalur, tapi membuka banyak peluang di pemerintahan, BUMN, perusahaan swasta, konsultan, hingga organisasi publik.

Kalau kamu tertarik masuk dunia hukum yang dekat dengan praktik, regulasi, dan kebutuhan nyata dunia kerja, pilihan yang bisa kamu pertimbangkan adalah jurusan Ilmu Hukum Universitas Cakrawala, yang dirancang selaras dengan kebutuhan industri saat ini.

jurusan ilmu hukum

Di sini, kamu akan mendapatkan berbagai keunggulan, seperti:

Program Penyaluran Kerja: Terhubung dengan lebih dari 1.000 mitra industri, membuka peluang besar bagi lulusan untuk langsung terserap di dunia kerja.
Magang Sejak Semester Pertama: Mahasiswa sudah bisa langsung merasakan pengalaman dunia kerja sejak awal kuliah, termasuk membangun relasi, soft skill, dan portofolio profesional sedini mungkin.
Kurikulum Berbasis Industri: Semua mata kuliah dirancang sesuai kebutuhan pasar kerja agar setiap lulusan benar-benar siap bersaing di dunia profesional.
Dosen Praktisi: Kamu akan belajar langsung dari para profesional yang sudah berpengalaman bertahun-tahun di industrinya.

Kalau kamu ingin menyiapkan karier hukum sejak sekarang, yuk, tanya-tanya gratis atau langsung daftar di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Cakrawala!